DKI Bukan Lagi Ibukota, Kemacetan Bakal Berkurang Signifikan? | Dr. Borat

Jakarta: Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperkirakan kemacetan tidak akan terpengaruh usai Jakarta tidak lagi menjadi Ibukota. Sebab pekerja yang diperkirakan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) hanya Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah pusat saja.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, hal tersebut dilihat dari perkiraan jumlah pekerja khususnya dari ASN pemerintah pusat yang akan pindah ke IKN. Menurut Syafrin, persentase ASN pemerintah pusat yang bekerja di Jakarta dari total keseluruhan ASN yang ada hanya lima persen.

“Dari analisis kami, jika melihat jumlah pekerja pegawai negeri secara keseluruhan itu hanya lima persen dari jumlah pekerja yang beraktivitas di Jakarta,” tuturnya di Balai Kota, Senin, 25 September 2023.  

Jika persentase ASN pemerintah pusat tersebut pindah ke IKN, menurut dia, pengaruhnya terhadap kemacetan di Jakarta tidak akan signifikan. Terlebih, Jakarta akan menjadi pusat bisnis di Indonesia yang mana akan membuat mobilitas justru semakin tinggi untuk keperluan bisnis.

“Jadi artinya kalau lima persen itu pindah kondisi traffic-nya masih cukup padat, ya karena kegiatannya tetap tinggi untuk jasa dan sebagainya,” kata Syafrin.
 


Perluasan angkutan umum
Sementara itu, untuk mengurangi kemacetan, pihaknya terus melakukan perluasan angkutan umum melalui pembangunan MRT Jakarta dan LRT Jakarta serta perluasan rute TransJakarta.

Saat ini MRT Jakarta rute Bundaran HI hingga Kota sedang berproses yang merupakan lanjutan dari rute Lebak Bulus-Bundaran HI. Selain itu, tahun depan, MRT Jakarta akan memulai pembangunan rute timur-barat Cikarang-Balaraja dengan didahului Fase 1 Stage 1 Tomang-Medan Satria.

Sementara itu, saat ini sudah beroperasi rute TransJakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta dari Terminal Kalideres atau rute SH1. Rute itu diuji coba sejak 5 Juli lalu dengan tarifnya masih gratis.

Tarif TransJakarta rute SH1 diusulkan oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) sebesar Rp5 ribu per orang. Namun tarif ini masih harus diusulkan oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada DPRD DKI untuk disetujui.

“Kita harapkan tidak dalam berapa lama akan ada surat pengajuan dari Pak Gubernur memohon persetujuan kepada DPRD,” imbuhnya.